Pemilukada Serentak Jabar Hemat 40% Anggaran

Karena anggaran itu cukup dibiayai oleh satu pihak saja. Kira-kira 40 persen dari total

RABU, 26 OKTOBER 2011, 17:02 WIB

Arfi Bambani Amri

Suasana saat pilkada di Jawa Timur (Antara/Saiful Bahri)

VIVAnews - Pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Barat yang melibatkan enam kabupaten/ kota akan menghemat sejumlah anggaran. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Anton Rachman mencatat, setidaknya ada enam rincian yang akan dihemat.

“Yang dipermasalahkan dalam anggaran pemilukada bersama ini hanya 40 persen dari anggaran kebutuhan satu putaran saja," kata Anton. "Ini hanya menyangkut siapa yang akan membiayai enam item, seperti honorarium, lembur, atlet kelengkapan, distribusi logistik, perjalanan dinas dan distribusi logistik. Semua item itu bisa dibebankan ke pada pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya, Rabu 26 Oktober 2011.

Ia menambahkan, Pemda Kota tinggal bertemu Pemda Provinsi untuk persentasi mengenai enam item anggaran ini. Ada mekanisme hibah dalam pilkada nanti. Pertama hibah langsung untuk pilgub melalui KPU provinsi yang nantinya akan didistribusikan ke KPU kota kabupaten dan ada hibah langsung dari pemda provinsi ke pemda kota sukabumi untuk pelaksanaan pemilihan walikota. Kedua anggaran ini sama-sama dari APBD hanya distribusi yang berbeda. “Ini pernah terjadi dalam pilkada di Kabupaten Sumedang,” kata Anton.

Untuk pemilikan walikota Sukabumi 2013 KPU kota Sukabumi mengajukan dana Rp19 miliar. Dari total dana ini, Rp12 miliar di antaranya untuk putaran pertama saja. Bila dikurangi dana dari enam komponen yang dipermasalahkan, diperkirakan bisa dihemat Rp4 miliar saja.

Saat ini pihak KPU kota Sukabumi terus berkomunikasi dengan KPU provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan sebagai bagian persiapan dari Pemilukada bersama dan upaya menghindari kemungkinan miskomunikasi, terutama menyangkut anggaran dan berbagi peraturan baru. (Laporan Permadhi)

• VIVAnews

KPU Serahkan Draft DPS

ARAHAN : KPUD Kabupaten Bekasi memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan saat penyerahan DPS kemarin di kantor KPUD di Rengasbandung Kedungwaringin. Risky/Radar Bekasi

KEDUNGWARINGIN – KPUD Kabupaten Bekasi menyerahkan draft DPS (Daftar Pemilih Sementara) kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) melalui PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), di kantor KPU Jalan Raya Rengasbandung, Desa Karangsambung, Selasa (8/11). Penyerahan yang sedianya dilakukan bertahap selama tiga hari, dilakukan sekaligus satu hari.

Divisi Teknis KPUD Kabupaten Bekasi Idham Holik mengatakan, draft DPS yang sudah diterima PPS selanjutnya akan diserahkan ke PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) untuk dilakukan pemutakhiran. Dan, pada prosesnya juga, PPS akan menyusun draft DPS berdasarkan TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“Kalau yang kami serahkan itu draft DPS berdasarkan per RT. Tapi nanti disusun kembali menjadi per TPS oleh PPDP. Selanjutnya, setelah disusun kemudian ditempel di kantor desa atau tempat yang strategis. Di tahapan penyerahan draft DPS selama tiga hari, tapi hari ini (kemarin) sudah kami serahkan semua,” katanya.

Sebelum draft DPS ditetapkan dan dilakukan pengesahan pada 20 November, PPS akan melakukan perbaikan draft DPS berdasarkan tanggapan masyarakat. Dan, pada saat proses itu juga, PPDP melakukan pendataan terhadap pemilih yang tidak terdata DPS untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

“Pendaftaran pemilih tambahan mulai dilakukan setelah penetapan dan pengesahan DPS. Kemudian setelah dilakukan pencatatan daftar pemilih tambahan, maka akan diumumkan kembali untuk meminta tanggapan dari masyarakat pada 6 Desember selama tiga hari,” ucapnya.

Sedangkan mengenai tidak adanya keterangan penyandang cacat pada DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) beberapa waktu lalu, kata Idham, akan dimasukan pada daftar pemilih tambahan jika memang ada yang tidak terdata. Selain dilakukan pendataan, dia juga berharap agar masyarakat ikut berperan untuk memberikan laporan terkait data pemilih.

“Kalau tidak terdata, sebaiknya laporkan. Nanti akan kita masukan ke dalam pemilih tambahan, jika warga tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih. Dan, PPDP akan menempelkan sticker di setiap rumah yang sudah terdata dan namanya tercantum dalam DPS,” katanya. (enr)

Pemimpin Bekasi Harus Berkarakter Jawara Santri

CIKARANG PUSAT - Pemimpin eksekutif Kabupaten Bekasi tidak sekadar bermodalkan dukungan dan finansial lalu bisa melenggang dengan mudah menuju kursi pucuk pimpinan. Tetapi, untuk menjadi pemimpin eksekutif juga diperlukan kepedulian dan perhatian terhadap seluruh sektor, baik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mau pun yang tidak. Termasuk pemimpin ideal Bekasi adalah sosok berkarakter Jawara Santri.

Ketua LSM Formalihbang Andi Hilmy mengatakan, untuk menjadi pemimpin eksekutif, sedianya harus memenuhi beberapa kriteria sebelum dipilih oleh masyarakat. Seperti memiliki kepedulian dan mengerti tentang lingkungan abiotis dan biotis.
Dikatakan dia, untuk abiotis, calon pemimpin harus memahami tentang fisik lingkungan seperti tanah, air dan tentang lingkungan hidup yang sejatinya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Semisal, lanjutnya, perhatian dan memelihara lingkungan hidup agar selalu bersih dan bebas dari pencemaran atau pengrusakan terhadap lingkungan.

“Manusia itu bergantung pada lingkungan hidup. Kalau calon pemimpin tidak mengerti tentang abiotis, bagaimana bisa dikatakan perhatian dengan masyarakatnya. Untuk menjadi pemimpin bukan cuma modal dukungan dan materi saja,” katanya.

Sedangkan yang dimaksud kepedulian terhadap biotis, sambung Andi, yakni peduli terhadap tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan, khususnya di Kabupaten Bekasi. Pasalnya, sebagai mana abiotis, manusia dalam kesehariannya juga bergantung pada lingkungan biotis.

“Menurut saya, dari dua itu saja sudah terabaikan. Dan, calon pemimpin juga harus bisa memajukan masyarakatnya dari sektor sosial dan ekonomi. Lingkungan keluarga dan profesi juga diperlihatkan. Jangan ketika terpilih kemudian lupa dengan lingkungannya. Di Kabupaten Bekasi masih banyak kelompok kecil yang butuh perhatian,” terangnya.

Sedangkan menurut Ketua DPC Pemuda Demokrat Komarudin Ibnu Mikam, untuk menjadi calon pemimpin eksekutif harus memiliki kapabilitas dan kompetensi. Jadi, jangan sekadar mengandalkan finansial dan kendaraan politik, tetapi juga modal sosial serta spirit untuk membangun Kabupaten Bekasi.

“Berharap hasil Pemilukada 2012 lahir pemimpin yang memiliki kemampuan dan perhatian. Jangan mentang-mentang didukung oleh finansial dan partai politik lalu bisa mencalonkan. Tapi harus didasari semangat untuk membangun dan memajukan masyarakatnya,” katanya.

Tokoh Masyarakat Bekasi Naryo, juga memiliki kriteria ideal untuk calon pemimpin eksekutif ke depan. Menurut warga Kecamatan Babelan ini, calon pemimpin harus memahami peta Kabupaten Bekasi, berkompetensi dan memiliki jiwa sebagai pelayan masyarakat.
“Jangan setelah menjadi bupati, malah menganggap dirinya seperti Tuhan. Justru seharusnya bupati itu menjadi pelayan bagi masyarakatnya,” ucapnya.

Baik Andi Hilmy, Komarudin Ibnu Mikam dan Naryo berharap ada tokoh baru yang muncul di bursa pemimpin daerah. Nama-nama kini muncul dipandang punya resitensi dan tak punya jaminan dengan kebutuhan Kabupaten Bekasi yang mereka harapkan.
Kemunculnya nama Entah Ismanto pada eskalasi Pemilukada 2012, mereka merespon positif. “Dia (Entah Ismanto) peduli dan sering memberikan pencerahan pada masyarakat. Adaptasinya dari menengah hingga ke bawah. Kalau memang masyarakat mendukung, dukung yang seperti itu, maka pembangunan akan maju,” kata Aldi Hilmy.

Sedangkan menurut Komarudin Ibnu Mikam, Entah Ismanto mewakili dua karakter yang berbeda namun kuat. ”Luar biasa. Dia (Entah Ismanto) bagus. Terobosan-terobosannya juga bagus. Dia punya dua karakter. Karakter jawara, bisa diartikan berani mengambil sikap dan inovatif. Kalau karakter santri diartikan sebagai intelektualitas dan kualitas. Berfikirnya dia sama dengan orang Bekasi. Dia juga masih muda,” katanya. (enr)

Linmas Simulasi, Polresta Bekasi Menyusul

CIKARANG PUSAT – Polresta Bekasi direncanakan akan melakukan simulasi pengamanan Pemilukada 2012. Simulasi yang direncanakan dalam waktu dekat, diperkirakan akan nyaris sama seperti simulasi saat pengamanan pemilihan presiden 2009 lalu.

ARAHAN : Anggota Linma (Perlindungan Masyarakat) yang akan difungsikan mengamankan TPS, kemarin mendapat arahan dari Polresta Bekasi. Simulasi ini dilakukan di komplek Pemkab Bekasi. Risky/Radar Bekasi

Demikian dikatakan Kasubag Bin Ops Polresta Bekasi AKP I Nyoman Wilasta usai memberikan instruksi pada anggota Linmas pada kegiatan simulasi pengamanan tahapan pemungutan suara dan penghitungan surat suara, di Plaza Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Selasa (1/11).
Sedangkan pada simulasi pengamanan oleh Linmas kemarin, kata Nyoman, hanya sekadar mengingatkan kembali tindakan apa yang harus diambil jika terjadi huru-hara saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Dan, kegiatan tersebut sekaligus untuk menjaga koordinasi antar petugas keamanan dengan Linmas.
“Pola pengamanan yang diterapkan itu 1-3-6. Dan, jika saat proses pemungutan atau penghitungan suara ada indikasi terjadinya huru-hara, maka anggota Linmas untuk segera melaporkan pada anggota polisi. Agar tindakan yang tidak diinginkan bisa diantisipasi,” katanya.
Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Bekasi Iwan A Septadi menambahkan, anggota Linmas yang akan diberdayakan untuk pengamanan Pemilukada 2012 berjumlah dua hingga tiga orang per TPS (Tempat Pemungutan Suara). Anggota Linmas yang dilibatkan tersebut, dikatakannya telah memiliki pengalaman dalam mengamankan pesta demokrasi.
“Kalau per TPS dua sampai tiga anggota Linmas, jadi tinggal dikalikan saja dengan jumlah seluruh TPS yang diperkirakan mencapai tiga ribu lebih. Dan, kegiatan simulasi ini untuk merefresh anggota Linmas, agar pengamanan nanti menjadi efektif,” terangnya.
Sedangkan Satpol PP, sambung Iwan, akan berkoordinasi dengan Panwaslukada Kabupaten Bekasi dalam menjalankan tupoksinya, “Fungsi kita di antaranya mengamankan aset-aset daerah dan melakukan penertiban spanduk atau baliho jika masih ada pada saat masa tenang,” katanya. (enr)

HKTI : Bupati Terpilih Kembali Jati Diri Bekasi

CIKARANG PUSAT - HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia) Kabupaten Bekasi mengharapkan bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilukada yang akan dilaksanakan 11 Maret 2012 mendatang bisa menjaga dan mengembalikan jati diri wilayah. Pasalnya, sejak semakin majunya pembangunan, justru jati diri Kabupaten Bekasi yang sempat menjadi lumbung padi nasional pada 1984 lalu kini hilang.

Ketua HKTI Kabupaten Bekasi Nurohman Kosim mengatakan, calon pemimpin daerah sejatinya harus menunjukkan keberpihakannya pada petani. Pasalnya, berangkat dari lahan yang dimiliki dan atas kerja keras petani, Kabupaten Bekasi menjadi salah satu lumbung padi nasional.

Sedangkan kini, dengan semakin majunya pembangunan industri dan perumahan, nasib petani malah kurang diperhatikan. Lahan yang sedianya bisa menopang ekonomi masyarakat petani, kini sudah menjadi bangunan industri dan sektor perumahan.

“Belum lagi limbah yang mengakibatkan lahan pertanian menjadi tercemar. Dampak pembangunan juga ada sisi negatifnya. Seharusnya perlu ada keseimbangan perhatian pemerintah daerah terhadap petani. Siapa pun dan dari mana pun pemimpin daerah kedepan harus seperti itu,” katanya.

HKTI akan mendorong pemerintah daerah terpilih untuk menyiapkan lahan abadi. Dan, diharapkan calon bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk peduli terhadap pertanian serta kesejahteraan para petani.

“Sawah produktif sudah banyak yang dijadikan sektor perumahan. Agar kejadian seperti itu tidak meluas, kami akan mendorong bupati dan wakil bupati terpilih untuk menyiapkan lahan abadi. Saat ini Kabupaten Bekasi punya 48 ribu hektar lahan persawahan. Dan, kalau bisa itu jangan diutak-atik lagi,” pintanya.

Tidak bisa dipungkiri Kabupaten Bekasi kini terkenal dengan kawasan industrinya. Namun perkembangan industri tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan baru oleh pemerintah daerah.”Mana ada pemerintah daerah bikin jalan baru. Harusnya ada keseimbangan perhatian dari pemerintah daerah,” ucapnya. (enr)

Pemilukada 2012 Tanpa Calon Independen

KEDUNGWARINGIN - Pemilukada 2012 Kabupaten Bekasi dipastikan tidak diikuti calon pasangan dari unsur perseorangan atau independen. Pasalnya, hingga hari terakhir batas waktu penyerahan bukti dukungan, Selasa (25/10) pukul 00.00, tidak ada satu pun calon pasangan yang dinyatakan KPU lolos persyaratan.

Sempat ada tim sukses dari calon pasangan independen yang datang untuk menyerahkan bukti dukungan. Yoni, tim sukses dari calon pasangan independen Adam Tamara datang ke kantor KPU sekitar pukul 22.30 sambil membawa beberapa tumpukan bukti dukungan KTP.

Yoni yang datang dengan beberapa orang tim sukses lainnya langsung memperlihatkan bukti dukungan pada Pokja KPUD Kabupaten Bekasi Zaki Hilmi. Setelah melalui pemeriksaan atau verifikasi dari bukti dukungan yang dibawa dinyatakan bukti dukungan tersebut tidak memenuhi syarat.

Dokumen dukungan milik calon independen Adam Tamara tidak lolos persyaratan karena format bukti dukungan tidak dibuat dalam rangkap tiga. Sehingga Adam Tamara tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya, yakni tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati pada pertengahan November mendatang.

Yoni mengaku kecewa pada KPU. Menurutnya KPU kurang sosialisasi tentang syarat detil pencalonan dari unsur perseorangan. Akibatnya, dukungan KTP yang menurutnya sebanyak lebih dari 100 ribu tersebut menjadi sia-sia.

“Dibilangnya formatnya yang salah. Kami kan tidak tahu detilnya seperti apa. Tapi menurut saya KPU kurang detil dalam mensosialisasikan syarat calon independen. Kalau bukti dukungan sudah lebih dari syarat minimal, “ucapnya.

Yoni sempat meminta waktu pada KPU untuk diberikan kesempatan memperbaiki dokumen bukti dukungan. Namun, karena batas penyerahan sudah ditetapkan dan diatur dalam peraturan KPU, permohonan tim sukses Adam Tamara tak bisa dikabulkan.

“Kalau dikasih waktu seminggu, pasti semuanya akan selesai diperbaiki. Tapi enggak dikasih. KPU kurang detil dalam mensosialisasikan syarat calon independen,” ucapnya.

Sementara itu, Pokja KPUD Kabupaten Bekasi Zaki Hilmi membantah jika dikatakan KPU tidak melakukan sosialisasi untuk calon independen. Menurut dia, KPU sudah memberitahukan soal persyaratan calon independen melalui selebaran yang ditempel dan melalui media cetak.

“Kalau dibilang kurang sosialisasi itu tidak betul, karena sebelumnya sudah ada beberapa yang menanyakan secara langsung ke kami. Kita juga sudah menyampaikan soal persyaratan melalui media,” katanya.

Dikatakan Zaki, dokumen bukti dukungan milik Adam Tamara tidak memenuhi syarat karena tidak dibuat rangkap tiga, sesuai dengan Peraturan KPU No 13 tahun 2010 pasal 22 ayat 3. Dia menegaskan tak ada penambahan waktu karena sudah ditetapkan oleh peraturan KPU.

“Kalau mengacu pada peraturan KPU, harusnya dibuat rangkap tiga. Satu untuk KPU dengan tandatangan dan materai asli, begitu juga yang untuk PPS (Petugas Pemungutan Suara) tapi disertai dengan fotocopy KTP. Dan, satu rangkap lagi untuk arsip yang bersangkutan. Kita juga tidak bisa memberikan perpanjangan waktu karena semua sudah ditetapkan,” terangnya.

Sebelumnya pada sore hari batas waktu penyerahan bukti dukungan calon pasangan independen, KPU juga kedatangan tokoh masyarakat Bekasi, Damanhuri Husen. Namun, mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu hanya mempertanyakan soal syarat pencalonan dari unsur perseorangan.

“Cuma nanya-nanya aja. Beliau juga memberikan support pada kami,” kata Ketua KPUD Kabupaten Bekasi Adi Susila. (enr)

Daeng Masih Meraba-raba

CIKARANG PUSAT - Meski sudah lebih dari sepekan DPD PAN Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran penjaringan calon bupati dan wakil bupati, namun ketua DPD Daeng Muhammad belum juga menentukan sikapnya. Padahal, sebagai pimpinan partai biasanya lebih memiliki peluang ketimbang kader lainnya.

Daeng Muhammad

Ditemui di ruangan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bekasi, Daeng mengatakan masih mempertimbangkan beberapa hal terkait rencana pendaftarannya. Di antaranya yang lebih menonjol yakni soal eskalasi dan peta politik dari partai lain yang hingga kini belum diketahui siapa yang akan maju.

“Masing-masing partai masih belum jelas siapa yang dapat rekomendasi. Dan hal itu menjadi pertimbangan juga buat saya ketika ditanya kapan akan mendaftar. Karena perkembangan politik apa pun akan sangat berpengaruh bagi saya untuk mendaftar,” katanya.

Dikatakan Daeng, untuk mendaftar penjaringan jangan hanya mengandalkan syahwat kekuatan serta hanya asal bicara, tetapi juga harus didukung dengan kerja yang nyata. Dan, sebelum mendaftar juga harus berfikir rasional dan realistis terhadap perkembangan peta politik.
“Kalau di internal partai tidak ada persoalan. Kalau ada kader internal partai yang sudah mendaftar ya sah-sah saja, itu namanya demokratis. Kalau saya masih ada beberapa pertimbangan sebelum mendaftar. Pokoknya saya menunggu momen yang tepat,” ucapnya.

Sebagai mantan calon wakil bupati pada Pemilukada 2007 lalu, Daeng menilai suhu politik saat ini berbeda jauh saat dengan pesta demokrasi sebelumnya. Menurut dia, suhu politik saat ini dingin namun tetap terasa pergerakan partai politik lainnya.

“Bukan berarti dingin tidak ada gerakan. Malah yang dingin seperti ini yang harus dicermati dan diwaspadai. Karena masing-masing tim sukses atau partai politik sedang melakukan gerakan yang tentunya untuk Pemilukada,” ucapnya. (enr)

Calon Pemimpin Harus Peduli Kaki 5

CIKARANG PUSAT - Meski belum ada satu pun kandidat calon bupati yang mendapat restu dari masing-masing partai, namun sejumlah suara masyarakat yang mengidolakan calon pemimpin lima tahun ke depan terus mengalir. Umumnya, suara masyarakat yang terhimpun dalam wadah LSM atau Ormas, menginginkan adanya perubahan.

Wakil Ketua Apkli (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) Kabupaten Bekasi Kusyairi mengatakan, calon pemimpin Kabupaten Bekasi jangan hanya mengobral janji manis pada masyarakat saat kampanye. Tetapi juga harus memperhatikan nasib masyarakat kecil, terutama para pedagang kaki lima yang kerap disalahkan.

“Selama ini pedagang kaki lima selalu dikatakan sering membuat macet karena berjualan di pinggir jalan, tapi di jalan Tol yang tidak ada pedagang kaki limanya juga sering macet. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.

Perhatian pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap pedagang kecil atau kaki lima masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah daerah, kata Kusyairi hanya memikirkan retribusi dari para pedagang kaki lima tanpa mau memikirkan nasib pedagang kecil yang kehidupannya semakin terkoyak.

“Selama ini hanya retribusi aja yang rajin dipungut. Tapi perhatian untuk kesejahteraan pedagang kaki lima tidak ada perkembangannya. Malah yang sering itu adanya penggusuran oleh trantib. Padahal pedagang kaki lima itu kan masyarakat kecil yang hanya mencari uang,” katanya.

Dikatakan Kusyairi, pedagang kaki lima merupakan cikal bakal dari terbentuknya swalayan. Seiring dengan perjalanan waktu, pemerintah daerah kini justru lebih memperhatikan swalayan ketimbang pedagang kaki lima.

Padahal, kata dia, pedagang kaki lima memiliki potensi besar untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika dikelola dengan benar. Sayangnya, hingga kini belum ada sikap positif dari pemerintah daerah untuk mengelolanya dengan baik.

“Kalau kami menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dan memperhatikan pedagang kaki lima. Perhatiannya jangan hanya sebatas kepentingan retribusi saja, tapi juga perhatian untuk kesejahteraan pedagangnya,” ucapnya. (enr)

Besok Batas Waktu Calon Independen

KEDUNGWARINGIN – KPUD Kabupaten Bekasi akan memanggil seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Petugas Pemungutan Suara) pada Selasa (25/10). Pemanggilan ini terkait persiapan jika adanya calon pasangan dari perseorangan yang menyerahkan bukti dukungan.

Zaki Hilmi

Pokja Pencalonan KPUD Kabupaten Bekasi Zaki Hilmi mengatakan, sejak dibukanya penyerahan bukti dukungan untuk pasangan calon perseorangan, hingga kini belum ada yang menyerahkan bukti tersebut. Namun, dikatakannya ada dua pasangan yang akan menyerahkan bukti dukungan.

“Dari kemarin-kemarin ada dua orang yang mengatakan akan menyerahkan dukungan melalui telepon. Tapi sampai hari ini (kemarin) belum ada yang menyerahkan. Kalau kami selalu siap,” katanya.

Dia menyarankan bagi pasangan calon perseorangan yang ingin menyerahkan bukti dukungan, sebaiknya tidak dilakukan mendadakan. Pasalnya, saat bukti dukungan diserahkan, pihak KPU akan langsung melakukan penghitungan dokumen bukti dukungan dengan disaksikan beberapa komponen Pemilukada.

“Saat penghitungan dokumen dari calon perseorangan disaksikan oleh Panwaslukada, polisi dan pihak dari tim sukses calon perseorangan. Jadi saat penghitungan akan dilakukan secara terbuka. Makanya, agar calon pasangan dari perseorangan agar menyerahkan bukti dukungannya jangan dadakan,” katanya.

Bukti dukungan yang diserahkan ke KPU akan dihitung langsung oleh PPS. Dan, jika jumlah bukti dukungan tidak sesuai dengan syarat minimal yang sudah ditetapkan, maka KPU akan menolak bukti dukungan tersebut, otomatis, pasangan calon perseorangan tersebut tidak bisa mendaftar pada November mendatang.

“Jumlah dukungan minimal harus pas. Kalau tidak, kita akan menolaknya. Jadi, sebelum diserahkan ke kami, sebaiknya dipersiapkan dulu dengan baik. Dan, bukti penyerahan bukti dukungan paling lambat sampai tanggal 25 Oktober. Lewat dari tanggal itu tidak kami terima,” ucapnya. (enr)

Calon Pemimpin Harus Peduli Guru Swasta

CIKARANG PUSAT – Masyarakat Kabupaten Bekasi diimbau untuk berhati-hati dan selektif dalam memilih calon pemimpin daerah dalam Pemilukada yang akan berlangsung 11 Maret 2011 mendatang. Pasalnya, pilihan masyarakat, menentukan nasib masyarakat itu sendiri selama lima tahun kemudian.

Sekertaris IGI (Ikatan Guru Indonesia) Bekasi Adang Ridwana mengatakan, masyarakat Kabupaten Bekasi harus mengetahui jejak rekam para calon pemimpin sebelum memilih. Seperti mencoba mencari tahu kinerja calon pemimpin melalui organisasi atau partai yang digeluti oleh masing-masing kandidat.
“Masyarakat harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan. Latar belakang dan jejak rekam dari para calon kalau perlu diketahui juga. Jadi jangan hanya menelan bulat-bulat janji manis yang diucapkan oleh para bakal calon saja,” katanya.
Spanduk serta baliho kandidat calon pemimpin kini sudah mulai menjamur hingga ke pelosok desa. Mulai dari spanduk kandidat yang baru muncul pada perhelatan demokrasi hingga spanduk atau baliho kandidat yang mengajak masyarakat untuk melanjutkan kembali pembangunan Kabupaten Bekasi
“Masyarakat jangan hanya melihat foto profilnya saja. Tapi harus benar-benar dipikirkan sebelum memilih. Spanduk atau baliho yang saat ini sudah ramai bisa menjadi dasar untuk memilih, tapi tetap harus selektif,” katanya lagi.
Calon pemimpin Kabupaten Bekasi yang akan datang, kata Adang, harus memperhatikan dunia pendidikan dari semua sisi. Dan, jangan hanya fisik yang diutamakan, tetapi juga harus memperhatikan nasib para tenaga pengajar dan sistem pembelajarannya.
Pasalnya, menurut Adang, kemajuan suatu daerah bisa diukur melalui kualitas pendidikan dari berbagai sisi, “Pendidikan harus lebih baik. Karena pendidikan menjadi salah satu penunjang kemajuan suatu daerah,” ucapnya.
Sedangkan pendidikan di Kabupaten Bekasi saat ini, menurut dia, masih ada dikotomi antara guru negeri dengan swasta. Seperti membedakan fasilitas dan kesejahteraan guru swasta dengan negeri.
“Guru swasta masih sulit mendapatkan fasilitas ketimbang guru negeri. Pelatihan untuk guru swasta juga masih minim. Kami berharap, sudah tidak ada lagi perbedaan terhadap guru. Ini harus menjadi perhatian para calon pemimpin untuk ke depannya,” ucapnya. (enr)

Hari Ini KPU Raker dengan PPK

Membahas Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan

PERSIAPAN : Anggota KPU sedang mempersiapkan Raker dengan PPK yang akan dilaksanakan hari ini. Risky/Radar Bekasi

KEDUNGWARINGIN – KPUD Kabupaten Bekasi hari ini melaksanakan rapat kerja dengan seluruh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari. Pada rapat tersebut, anggota PPK akan diberikan materi verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan dan proses pemutakhiran DPS (Daftar Pemilih Sementara) menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Anggota KPUD Kabupaten Bekasi Idham Holik mengatakan, verifikasi faktual untuk calon perseorangan nantinya akan dilakukan secara door to door oleh anggota PPS (Petugas Pemungutan Suara) ke alamat yang tertera pada KTP pendukung. Jika ternyata alamat tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada bukti dukungan maka akan dicoret.

“Atau bisa saja ketika diverifikasi secara faktual, pemilik KTP tidak merasa memberikan dukungannya, maka akan disediakan form untuk mencabut dukungan. Verifikasi faktual akan dilakukan mulai tanggal 29 Oktober sampai 6 November. Kalau rapat kerjanya kita bagi dua, bagian Selatan dan Utara. Untuk besok (hari ini) bagian Utara dulu,” katanya.

Sedangkan untuk proses pemutakhiran DPS menjadi DPT, juga akan dilakukan verifikasi secara door to door oleh PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). Nantinya, jika warga yang terkatagori sebagai pemilih dan sudah tercantum namanya pada DPS maka akan diberikan sticker di rumahnya.

Untuk proses pemutakhiran DPS menjadi DPT, kata Idham, agar komponen partai politik atau calon dari perseorangan diharapkan juga ikut mencermati dan mengawasi. Sehingga setelah KPU menetapkan DPS menjadi DPT, diharapkan tidak ada masyarakat yang belum tercatat dalam DPT.

“Kami sudah memberikan soft copy berupa cd yang berisikan DP4. Sebaiknya cd itu dicek, dan kalau ada kadernya yang tidak terdaftar agar segera melaporkan pada kami,” ucapnya.
Sementara itu, hingga kemarin KPUD Kabupaten Bekasi masih melakukan proses data pemilih Pemilukada yang termuat dalam form model A-KWK. Nantinya, dari data tersebut akan menjadi DPS yang selanjutnya akan ditempel di setiap desa dan kelurahan.

“Kami berharap setelah DPS ditempel agar masyarakat mengeceknya. Apakah ada atau tidak namanya. Begitu juga dengan stake holders agar ikut berpartisipasi dengan mengawasi proses pemutakhiran,” katanya. (enr)

ABMOSA